Kalurahan WIJIREJO

Bertempat di Aula Desa Wijirejo, pada Jum'at (12/01) BKM Desa Wijirejo mengadakan rembug warga tahunan. Rembug warga ini diinisiasi oleh anggota BKM tahun periode 2014-2017 dengan peserta jajaran muspika Kecamatan Pandak, Pemerintah Desa, Keterwakilan Lembaga Desa, Relawan, KSM dan anggota masyarakat ..selengkapnya

Berdasarkan Perdes nomor 5 tahun 2016, masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan tanah khas desa. Ruko, tanah sawah, pujasera adalah beberapa peruntukan yang dibernakan dalam perdes tersebut. Untuk tanah khas desa, setiap awal tahun dilaksanakan pembaharuan kontrak terkait keseriusan petani dan adanya ..selengkapnya

Secara teori, desa merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk mengelola wilayah dengan pedusunan sebagai wilayahnya. Sehingga, desa termasuk kantor dan tanah-tanah khas yang dimiliki pun sudah seyogyanya dimanfaatkan untuk masyarakat secara luas. Termasuk, adalah halaman desa yang jika di Wijirejo ..selengkapnya

Awal tahun merupakan waktu yang tepat bagi desa untuk mempersiapkan segala kegiatan di tahun 2018. Berbagai macam program yang telah dirancang tahun sebelumnya, telah ditetapkan ke dalam APBDes, sehingga kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sudah disiapkan dan menunggu waktu pelaksanaan anggaran ..selengkapnya

Setelah serangkaian proses yang cukup cepat dan menegangkan karena peraturan baru, pada akhirnya anggota BPD telah dilantik pada tanggal 4 Januari lalu di Kantor Kecamatan Pandak. Melanjutkan prosesi keberlanjutan kepemimpinan, estafet pun diserahkan pada kepengurusan BPD baru di Kantor Balai Desa pada ..selengkapnya

Secara umum, tiga fungsi utama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa (perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Lurah. Ketiga fungsi ini secara struktural memantapkan peran BPD sebagai lembaga legislasi dan yudikasi desa. Pentingnya ..selengkapnya

Dalam Trias Politika Montesqiu, negara demokrasi memiliki 3 unsur dasar yang menggerakkan pemerintahan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif diperankan oleh aparatur pemerintahan, sedangkan legislatif oleh DPR bersama dengan MPR sebagai perwujudan dari asipirasi masyarakat. Di tingkat ..selengkapnya

Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 yang direvisi tahun ini, pemilihan anggota Badan Permusyawarat Desa (BPD) seyogyanya mengalokasikan kuota untuk perempuan. Keterwakilan unsur perempuan, menjamin peran wanita lebih dalam dalam sistem pemerintahan desa. Adanya keterwakilan perempuan, diharapkan bisa ..selengkapnya